PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Salah seorang anggota bintara Polri berpangkat Aipda, berinisial BS, yang bertugas di Polda Riau diduga telah menipu puluhan orang dengan modus jual nama jenderal polisi. BS, yang sebelumnya bertugas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas), diketahui menjalankan "bisnis sampingan" sebagai calo pengurusan surat-surat kendaraan, mulai dari pajak, STNK, BPKB, hingga mutasi kendaraan.

Meskipun telah dipindah tugas ke divisi lain, BS tetap melanjutkan praktiknya tersebut, dan kini menjadi sorotan setelah banyak korban melapor ke Propam Polda Riau.

Namun, tidak semua proses berjalan lancar. Pada banyak kasus, setelah menerima pembayaran untuk pengurusan dokumen kendaraan—baik roda dua maupun roda empat dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah—BS tidak kunjung menyelesaikan urusan yang dijanjikan.

Bahkan, ada beberapa kasus di mana dokumen yang sudah dibayar tak pernah dikembalikan.

“Setelah uang dibayar, dokumen yang dijanjikan tidak pernah diberikan, bahkan ada yang  dokumen asalnya tidak dikembalikan sama sekali,” ungkap  salah satu korban yang tidak ingin disebutkan namanya.

Modus ini telah mengakibatkan kerugian materiil bagi masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meskipun sudah banyak laporan yang masuk ke Propam Polda Riau, BS tampaknya tetap lolos dari hukuman. Ia sudah dikenal sebagai oknum polisi bermasalah di jajaran Paminal, tetapi tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadapnya.

Beberapa sumber yang mengetahui kasus ini mengungkapkan bahwa meski sudah mendapat teguran dan pembinaan, BS tetap bebas berkeliaran tanpa ada tindakan lebih lanjut.

Modus yang digunakan BS untuk menakut-nakuti korban, dan mungkin juga anggota polisi lain, adalah dengan menunjukkan foto-foto kebersamaannya dengan sejumlah jenderal dan petinggi di Mabes Polri. Ia secara eksplisit memanfaatkan kedekatan ini untuk menggertak orang-orang yang berniat mempermasalahkan tindakannya.

“Dia sudah terkenal di kalangan polisi, tapi tidak ada tindakan nyata yang diambil. Bahkan, dia sering menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah jenderal Polri, yang membuat orang-orang takut untuk melaporkannya lebih jauh,” terang salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Aksi BS yang terus berulang ini semakin meresahkan masyarakat. Banyak korban yang merasa pasrah dan tidak yakin dapat menuntut keadilan, karena takut tidak bisa melawan pengaruh BS yang seolah mendapat perlindungan dari pihak tertentu.

Hal ini juga semakin memperburuk citra institusi kepolisian yang tengah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan dan integritas anggotanya.

Kasus ini menyoroti fakta yang sangat memprihatinkan, bahwa kejahatan justru muncul dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat bergantung pada integritas anggotanya, dan jika oknum seperti BS dibiarkan terus bebas, maka akan semakin sulit bagi publik untuk mempercayai bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

Polda Riau diharapkan dapat segera menangani kasus ini dengan serius dan memberikan sanksi tegas kepada BS. Langkah konkret yang diharapkan adalah agar oknum ini dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan untuk mengembalikan semua hak masyarakat yang telah dirugikan.

Seiring dengan kasus ini, 
Kapolda Riau diminta untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan mengusut tuntas kasus yang telah meresahkan banyak pihak. Kasus ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian dan mencemarkan nama baik para jenderal yang tercatut dalam foto-foto tersebut.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian harus menunjukkan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan tidak memberi tempat bagi oknum yang mencoreng nama baik institusi.(Tim)